Pegawai Titipan Masuk dan Keluar DIY Beserta Hak dan Kewajibannya

Pegawai Titipan Masuk dan Keluar DIY Beserta  Hak dan Kewajibannya – Dalam Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2020 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan jenis-jenis pegawai titipan beserta hak dan kewajibannya.

PEGAWAI TITIPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pegawai Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Titipan Masuk Pemerintah Daerah DIY; dan

b. Titipan Keluar Pemerintah Daerah DIY.Bagian Kedua Titipan Masuk Pemerintah Daerah DIY

Pasal 19

(1) PNS yang mengajukan Mutasi Pegawai Titipan Masuk Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

b. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah DIY.

(2) PNS yang mengajukan Mutasi Pegawai Titipan Masuk Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengajukan:

a. surat permohonan pribadi disertai alasan; dan

b. surat permohonan dari instansi asal yang ditandatangani oleh PPK, kepada Gubernur DIY melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

(3) Selain surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang mengajukan Mutasi Pegawai Titipan Masuk Pemerintah Daerah DIY harus melampirkan dokumen administratif sebagai berikut:

a. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan jabatan terakhir;

b. salinan/fotokopi sah Penilaian Kinerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; dan

c. uraian tugas dan jabatan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Pasal 20

(1) Dalam hal pengajuan Mutasi Pegawai Titipan Masuk Pemerintah Daerah DIY disetujui, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian menetapkan surat perintah tugas sebagai Pegawai Titipan

(2) Surat perintah tugas sebagai Pegawai Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

(3) Dalam hal Pegawai Titipan Masuk Pemerintah Daerah DIY akan memperpanjang masa tugas, PPK Instansi asal dapat mengusulkan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa tugas berakhir.

(4) Dalam hal masa tugas Pegawai Titipan Masuk Pemerintah Daerah DIY berakhir, Gubernur DIY menyampaikan pengembalian kepada PPK Instansi asal.

(5) Format surat perintah tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Alur Titipan Masuk Pemerintah Daerah DIY tercantumdalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Titipan Keluar Pemerintah Daerah DIY

Pasal 22

(1) PNS yang mengajukan Mutasi Pegawai Titipan Keluar Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:

a. memiliki masa kerja PNS paling kurang 10 (sepuluh) tahun; dan

b. bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, telah memenuhi kewajiban bekerja kembali sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) PNS yang mengajukan Mutasi Pegawai Titipan Keluar Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengajukan:

a. surat permohonan pribadi disertai alasan; dan

b. surat persetujuan Mutasi Pegawai Titipan Keluar Pemerintah Daerah DIY dari kepala Perangkat Daerah, kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian

(3) Selain surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang mengajukan Mutasi Pegawai Titipan Keluar Pemerintah Daerah DIY harus melampirkan dokumen administratif sebagai berikut:

a. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan jabatan terakhir;

b. salinan/fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

c. uraian tugas pokok dan fungsi yang diketahui dan ditandantangani oleh atasan langsung;

Pasal 23

Dalam hal pengajuan Mutasi Pegawai Titipan Keluar Pemerintah Daerah DIY disetujui, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian menyampaikan surat penawaran kepada PPK instansi yang dituju.

Pasal 24

Alur Titipan Keluar Pemerintah Daerah DIY tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pegawai Titipan

Pasal 25

(1) Hak kepegawaian bagi Pegawai Titipan Masuk Pemerintah Daerah DIY menjadi tanggung jawabinstansi asal

(2) Pegawai Titipan Masuk Pemerintah Daerah DIY berhak atas tambahan penghasilan pegawai dengan ketentuan sesuai peraturan gubernur yang mengatur mengenai tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

(3) Pegawai Titipan Masuk Pemerintah Daerah DIY wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Pasal 26

(1) Hak kepegawaian bagi Pegawai Titipan Keluar Pemerintah Daerah DIY menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY.

(2) Pegawai Titipan Keluar Pemerintah Daerah DIY berhak atas tambahan penghasilan pegawai dengan ketentuan sesuai peraturan gubernur yang mengatur mengenai tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

(3) Pegawai Titipan Keluar Pemerintah Daerah DIY wajib mengirimkan laporan kehadiran dan bahan penilaian kinerja pegawai yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat yang berwenang dari instansi yang dititipkan.